Mandalamekar, Tasikmalaya, Jawa Barat, 2 - 5 Juni 2012



Site Map: Home > Catatan > Keterbukaan Publik Adalah Budaya Indonesia
4 June 2012 15:42 WIB

Suasana Talkshow Keterbukaan Publik. Dan Satriana (tengah) ketika mendapatkan giliran berbicara. (Foto: Yudha PS)

Keterbukaan publik bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. Konsep ini merupakan budaya yang diwariskan secara turun temurun oleh bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pengumuman menjelang penyelenggaraan Shalat Jumat. Pengurus masjid biasanya akan menyampaikan kas beserta program masjidnya.

Demikian disampaikan Dan Satriana (46), Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Barat, dalam Talkshow Keterbukaan Publik Festival Jawa Kidul (JadulFest) 2012 pada Minggu (03/06/2012) malam di Desa Mandalamekar, Tasikmalaya. Lebih lanjut, Dan menegaskan bahwa keterbukaan publik merupakan pintu masuk kesejahteraan rakyat.

Bagaimana pun, hubungan rakyat dengan pemerintah dan lembaga publik layaknya suami-istri. “Harus ada saling pengertian agar tercipta kebahagiaan,” tutur Dan beranalogi. Bila hubungan ini sudah tercipta, Dan meyakini jalannya pelayanan publik akan transparan dan maksimal. Sehingga berujung pada kesejahteraan masyarakat.

Hal senada disampaikan juga oleh Mujtaba Hamdi, peneliti budaya di Takinaya Institute. Mujtaba mengajak masyarakat untuk berani bertanya terkait dengan jalannya pelayanan publik, seperti akses pendidikan dan kesehatan. “Kalau nggak berani sendiri, datang bersama-sama. Karena meminta informasi publik secara bersama-sama sudah dilindungi undang-undang,” tandas lulusan Antropologi Universitas Indonesia ini.

Belajar dari Desa

Pemerintah dan lembaga publik besar saat ini harus belajar dari desa. Bagaimana pun, papar Dan, banyak desa sudah mampu membangun sistem informasi keterbukaan publiknya sendiri. “Harusnya mereka (pemerintah) malu karena desa sudah mampu membuka (kepada masyarakat) informasi publiknya,” tandas Dan, diikuti tepuk tangan hadirin.

Meskipun begitu, lulusan antropologi Universitas Padjadjaran ini mengingatkan agar desa tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, desa masih harus melengkapi informasi-informasi yang tersedia untuk publik.

Dan mencontohkan dengan situs web. Menurutnya, sebuah situs web desa harus memiliki profil desa dan pemimpinnya. Selain itu, situs web juga harus menyediakan laporan kinerja dan neraca keuangannya. Informasi ini pun tidak bisa diberikan begitu saja kepada publik. “Informasi (untuk publik) harus sederhana dan mampu diakses oleh setiap orang, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus,” tandasnya.*** (Yudha P Sunandar)

Baca Juga :

  • » Lestarikan Tradisi, Warga Mandalamekar Tutup Rangkaian JadulFest dengan Pengajian
  • » Kembangkan Ekonomi Kolektif, SPP Tingkatkan Kesejahteraan Petani
  • » Kumpulan Materi Hari Kedua Jadulfest 2012
  • » Kedaulatan Desa Perlu Dipulihkan Segera
  • » SID untuk Pengurangan Risiko Bencana

  • Komentar Melalui Facebook :

    Nama* Comment
    E-mail*
    Website